ENVIROMENTAL PROTECTION

& CONSERVATION

FORUM OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP – SUMATERA UTARA 2018

forum opd_2Penyelenggaraan Forum OPD ini merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan PerMenDagRI Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan nasional yang meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi diselenggarakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan sehingga membentuk siklus perencanaan yang utuh, sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk menjamin  tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana.

Seluruh unsur penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah daerah harus membangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah, serta kelompok dan lapisan masyarakat dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan visi pembangunan indonesia tahun 2015-2019 yaitu “indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dimana prioritas nasional untuk tahun 2019, yaitu:

  1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
  2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
  3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
  4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
  5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan dan terjaga keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. Memperhatikan kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, namun harus mulai diselesaikan pada skala perencanaan kebijakan. Untuk itu, implementasi aspek lingkungan hidup yang memperhatikan batas kemampuan lingkungan hidup, perencanaan wilayah yang ditinjau dari sisi lingkungan hidup, maupun standar kebutuhan perikehidupan perlu disusun oleh para pembuat kebijakan baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang lebih 25% produk domestik bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral dan hutan. Hal ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah . Sebagai cerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sumatera utara yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilai sebesar 55,02%  pada tahun 2017 dari targetnya sebesar 62%.

Perencanaan kerja tahun 2019 disesuaikan  dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diakomodir pada Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 No.6 tambahan lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara No.32) dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan salah satu tahap  penyusunan rencana kerja tersebut melalui diskusi dan musyawarah dalam Forum OPD ini.

Salah satu kunci dalam proses Forum OPD adalah musyawarah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan OPD. Musyawarah yang dimaksud adalah sebuah forum untuk membahas sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau keputusan secara bersamai. Karena itu, Forum OPD ini jangan hanya disusun sebagai suatu acara seremonial saja. Forum ini berfungsi untuk membahas usulan kegiatan prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kewenangan Provinsi, dan selaras dengan tupoksi OPD yang dirumuskan dalam Renja OPD. Rumusan kesepakatan hasil Forum OPD Provinsi ini akan dibahas dalam Musrenbang Provinsi untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD 2019.

Dengan adanya daftar prioritas Kabupaten, hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan, musyawarah kecamatan, dan musyawarah antar kecamatan maka diharapkan rencana kerja masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan  dalam Renja OPD. Renja OPD yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang Provinsi yang juga dihadiri oleh Kabupaten.

Please follow and like us:
Updated: 29 March 2018 — 4:08 pm
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVSU. © 2018