PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III & ESELON IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2021

Saat ini kerja dan kinerja selalu disorot dan dinilai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Maka, baik buruknya penilaian tersebut tergantung bagaimana kita sebagai ASN dapat melakukan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat , sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sebagaimana yang tertuang dalam SAKIP. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian Kinerja sendiri merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah., untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur , sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai. Satu hal yang perlu diingat adalah Perjanjian Kinerja ini terafiliasi dengan SAKIP. Teriring harapan, dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara akan semakin baik dari tahun ke tahun.

Please follow and like us: