Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Utara

sungai deli

Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Utara

  1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
  2. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
  4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
  5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;
  6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan hidup;
  7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan hidup alternatif.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan

  1. Terkendalinya pencemaran dan pencegahan perusakan lingkungan hidup;
  2. Terjaganya kelestarian SDA lingkungan hidup dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
  3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya peraturan perundang-undangan dan terlaksananya kepastian hukum serta penyelesaian konflik dan pemanfaatan lingkungan hidup serta tersedianya data dan informasi kualitas sumber daya alam lingkungan hidup sebagai dasar perencanaan nasional.

10 Program Strategis Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Utara

  1. Perbaikan kualitas air sungai di Sumatera Utara;
  2. Pelestarian Ekosistem Danau Toba, Pantai Timur & Barat, serta ekosistem Leuser;
  3. Fasilitasi komunikasi pengelolaan lingkungan hidup dan Program strategis nasional;
  4. Koordinasi instansi lingkungan hidup di Sumatera Utara (mekanisme koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah di Sumatera Utara, tata lingkungan, AMDAL, dan penegakan hukum);
  5. Fasilitasi pendidikan lingkungan hidup di Sumatera Utara;
  6. Pengelolaan limbah industri (cair, udara, dan padat);
  7. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah (peningkatan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik);
  8. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan (pemetaan hot spot);
  10. Penaatan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup.