ENVIROMENTAL PROTECTION

& CONSERVATION

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Attachments

FileDescription
pdf PROPER 2016Publikasi nasional pelaksanaan PROPER 2016 di Indonesia
pdf PROPER 2015Publikasi nasional pelaksanaan PROPER 2015 di Indonesia
pdf THE GOLD FOR GREENPenghargaan PROPER Emas Mendorong Lima Perusahaan Mencapai Inovasi, Penciptaan Nilai dan Keunggulan Lingkungan
pdf Kriteria dan Mekanisme PROPERPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
pdf Indikator Proper HijauAspek Pengembangan Masyarakat (Commmunity Development)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Dari Prokasih Hingga PROPER

PROKASIH (Program Kali Bersih) mulai dicanangkan sejak 1989, kemudian dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup No. 35 Th. 1995. PROKASIH sejatinya merupakan cikal bakal lahirnya PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) di Indonesia. PROKASIH pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai yang sudah terindikasi ada pencemaran. Konsep sederhana ini menjadi landasan bagi lahir dan berkembangnya PROPER, yang hingga kini telah berkembang jauh dari konsep awal ketika PROKASIH pertamakali dicanangkan. Makna terpenting yang diperoleh dari hasil evaluasi Kebijakan PPLHPROKASIH adalah bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan konvensional, yang menitik-beratkan pada rumusan ‘command and control’ ternyata tidak mampu mendorong kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh. 

Sulitnya mendorong pihak Perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, antara lain disebabkan oleh masih lemahnya sistem penegakan Hukum Lingkungan, sistem peraturan belum memadai dan kapasitas serta jumlah pengawas lingkungan hidup juga masih terbatas. Pada periode tahun 1990-an, Pemerintah sulit mengharapkan pihak industri yang patuh terhadap peraturan, apalagi bersedia menginvestasikan uangnya untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Sekalipun ada diantara mereka yang bersedia melakukan investasi, tetap saja masih sulit mengharapkan bahwa IPAL tersebut akan dioperasikan secara benar. Indikasi ini dinyatakan oleh Bank Dunia (1990), yang menemukan terjadinya ketimpangan dalam pola pembuangan beban pencemaran industri ke sungai. Data menunjukkan, sekitar 10% industri peserta PROKASIH ternyata menghasilkan 50% dari total BOD (Biochemical Oxygen Demand) yang dibuang oleh seluruh industri yang diawasi. Jika distribusi ini ditarik lebih ke atas, ternyata 75% dari total BOD yang dibuang oleh industri PROKASIH “hanya” dihasilkan oleh 20% industri. Industri yang benar-benar “bersih” jumlahnya kurang dari 50% dan kontribusinya relatif kecil, yaitu 5% dari total beban pencemarannya yang dibuang ke sungai PROKASIH. 

Belajar dari Prokasih

Pendekatan ‘command and control’ hanya akan efektif jika sistem yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Pelajaran penting lain dari PROKASIH adalah bahwa hanya 10% dari industri yang membuang air limbah dengan beban pencemaran tinggi, yang kemudian menjadi target utama pengawasan. Pengawasan akan efektif jika dilakukan pada targettarget pengawasan selektif, yakni industri-industri yang menimbulkan dampak paling signifikan terhadap lingkungan. Timbul pertanyaan, mengapa industri yang berada pada kondisi pengawasan yang samasama masih lemah menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat berbeda? Ada industri yang setelah diawasi menunjukkan lompatan kinerja pengelolaan lingkungan yang luar biasa. Mereka menjadi sangat peduli dan menempatkan urusan ini sebagai salah satu prioritas utama. Namun ada juga industri yang hanya ‘berjalan di tempat’. Mereka tidak peduli dengan limbah yang dihasilkan, tidak peduli dengan sungai yang tercemar dan bahkan tidak juga peduli dengan teguran pejabat pengawas lingkungan hidup. Mengapa kondisi seperti ini terjadi? Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah sifat pendekatan pengelolaan konvensional (command and control) yang hanya melibatkan dua aktor, yaitu pemerintah sebagai PENGAWAS dan industri sebagai pihak yang DIAWASI. Sesuai dengan hukum aksi-reaksi, maka jika pengawasan dilakukan dengan ketat, pihak yang diawasi merespon dengan patuh terhadap peraturan atau berpura-pura patuh pada saat diawasi. 

Sebaliknya, jika pengawasan lemah maka pihak yang diawasi merasa bebas untuk berbuat sembarangan dan melanggar peraturan. Jika proses pengawasan danpenegakan hukum formal memerlukan waktu dan biaya yang besar bagi kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak harus saling berkonfrontasi untuk membuktikan argumentasi masing-masing, maka pengawasan oleh masyarakat dan pasar bermain dengan lebih halus dan sesuai dengan sifat-sifat dasar manusia.***

Pentingnya Pelibatan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan memerlukan pengakuan atau reputasi agar eksistensinya diakui. Industri yang beroperasi dengan tidak bertanggung jawab dapat dihukum oleh masyarakat dengan tidak memberikan ‘izin sosial’ bagi industri tersebut. Tanpa izin sosial, industri tidak dapat beroperasi dengan nyaman. Bahkan pada tingkat interaksi tertentu, industri harus membayar ongkos yang tinggi untuk menangani ketidakharmonisan hubungan dengan masyarakat. Waktu, tenaga dan aset yang semestinya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba, harus tersita habis untuk berurusan dengan masalah sosial.

Industri sebagai pengejawantahan orang-orang yang ada di dalamnya, tentu merasa tidak nyaman kalau teralieniasi dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, Pasar juga dapat ‘menghukum’ perusahaan yang memiliki reputasi buruk di bidang lingkungan, melalui mekanisme supply-and-demand. Di sisi lain, pihak Konsumen yang sadar lingkungan akan memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan – dan jumlah konsumen jenis ini yang akan semakin meningkat – maka industri yang mempunyai reputasi buruk dalam pengelolaan lingkungan akan ditinggalkan pasar. Jika industri tersebut menjual sahamnya ke publik, maka nilai asetnya akan mengalami depresiasi karena dianggap memiliki resiko usaha yang tinggi.

Resiko akibat kemungkinan membayar kompensasi bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan sebuah perusahaan, atau resiko untuk membayar proses litigasi yang dihadapinya, atau resiko menghadapi tuntutan ganti rugi dari masyarakat yang terkena dampak, akan sangat tinggi. Pemegang saham tentu tidak berharap uangnya habis untuk membiayai masalah-masalah tersebut.

Aktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat dan pasar. Mereka dapat ‘menghukum’ perusahaan dengan cepat dan telak hanya bermodalkan satu senjata, yaitu informasi. Apalagi kalau informasi tersebut diperoleh dari sumber yang kredibel.

Pejabat pengawas lingkungan hidup yang berintegritas, dengan kewenangan yang dimiliki mempunyai akses informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini sangat ampuh untuk membentuk pencitraan atau reputasi, apalagi kalau informasi tersebut disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah diingat. Pencitraan akan semakin melekat dan tersebar luas dalam ingatan masyarakat. *** 

Prinsip Dasar

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yakni: peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. 

peringkat proper1

Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih PROPER adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan naik atau turunnya citra perusahaan atau jatuh bangunnya reputasi suatu perusahaan/industri.

Informasi mengenai kinerja perusahaan, dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat.

peringkat proper2

Dari tahun ke tahun kebijakan PROPER terus menerus mengalami perkembangan. Perubahan penting terjadi pada 2002, yakni perubahan penilaian PROPER dari semula bersifat single media menjadi multi media.

Perbaikan di dalam konsep dan metode PROPER yang penting dicatat, terjadi pada periode 2010-2011 sampai sekarang. Jika pada awalnya PROPER tersentralisir, kini telah melibatkan Provinsi dalam melakukan evaluasi melalui mekanisme dekonsentrasi. Selain itu, juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan evaluasi penilaian secara mandiri. Sejak itu jumlah perusahaan peserta PROPER mengalami peningkatan secara signifikan.***

PROPER untuk Keunggulan Kompetitif

Proper bertujuan mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah.

Setelah mempunyai data absolut, maka perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (benchmarking). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah sudah paling efisien atau belum. Dari situ diharapkan akan muncul inovasi-inovasi untuk melakukan perbaikan yang lebih lagi.

Memperhatikan kelestarian lingkungan ternyata dapat digunakan sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan inovasi, menciptakan nilai-nilai dan membangun keuntungan kompetitif. Manajemen dapat mengurangi risiko berusaha dengan jalan mengontrol resiko lingkungan. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya dengan menerapkan Eco-Efficiency, Eco-expense reduction dan Value chain eco-efficiency.

Di sisi lain, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan atau menciptakan pasar baru dengan jalan menerapkan Eco design, Eco-sales and marketing, menciptakan pangsa pasar baru dengan mengusung isu lingkungan. Bahkan inovasi yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari efisiensi, namun juga menjadi passion terhadap perbaikan kualitas lingkungan, tidak peduli secara hitung-hitungan investasi rugi atau terdapat hambatan yang sulit. Hal ini disebut adisionalitas.

Kriteria penilaian PROPER didesain untuk mendorong perusahaan mencapai keuntungan kompetitif. Efisiensi penggunaan sumberdaya didorong dengan kriteria efisiensi energi, penurunan emisi, konservasi dan penurunan beban pencemaran air, 3R (reduce, reuse dan recycle) limbah B3 dan limbah padat non B3 serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dengan semakin efisiennya pemanfaatan sumberdaya, maka PROPER mendorong perusahaan untuk menyisihkan sebagian sumberdaya tersebut untuk masyarakat sekitarnya dengan programprogram pemberdayaan masyarakat.

Jika dicermati, kriteria penilaian PROPER merupakan komponen-komponen dari Ekonomi Hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghasilkan imbal balik yang lebih baik dari investasi sumber daya alam, manusia, modal ekonomi sembari mengurangi emisi gas  rumah kaca, mengurangi limbah, mengurangi ekstraksi sumber daya alam dan mengurangi kesenjangan sosial.

Ekonomi hijau bermakna efisiensi pemakaian sumberdaya. Ekonomi hijau juga bermakna pengurangan pencemaran dan kerusakan-kerusakan lingkungan dan ekonomi hijau bermakna pemberdayaan masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar kriteria penilaian PROPER. ***

Mekanisme Penilaian

Pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas.

Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan.

Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara kemudian dibahas melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan.

Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai Rapor Sementara, yang akan disampaikan kepada perusahaan dan Pemerintah Daerah. Perusahaan dan Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri.

Kriteria PROPER
KRITERIA penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance).

Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja: Apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup? Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan: Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya; Pengendalian Pencemaran Air; Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); Pengendalian Pencemaran Air Laut; dan Potensi Kerusakan Lahan.

Menteri memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Setelah semua proses dilewati, maka diterbitkan pengumuman peringkat kinerja perusahaan, yang disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan dan pemerintah daerah. *** 

Kriteria beyond compliance lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. 

Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan  mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER. 

Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria beyond compliance meliputi: Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan; Upaya Efisiensi Energ; Upaya penurunan emisi; Implementasi Reduce, Reuse dan Recycle limbah B3 dan non B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besar pula nilai yang diperoleh perusahaan. 

Aspek-aspek lain dalam penilaian kriteria beyond compliance, antara lain: Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah; Perlindungan Keanekaragaman Hayati; dan Program Pengembangan Masyarakat. 

Khusus program pemberdayaan, perusahaan harus memiliki program strategis yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial yang  menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. 

Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan terperinci. Program hendaknya menjawab kebutuhan kelompok rentan disertai indikator untuk mengukur kinerja pencapaian program secara terukur. Tentu saja, seluruh proses perencanaan harus melibatkan anggota masyarakat. 

PROPER bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Aspek penilaian ketaatan meliputi: izin lingkungan; pengendalian pencemaran air; pengendalian pencemaran udara; pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan potensi kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). Pada tahap ini peringkat yang dapat dihasilkan adalah Biru, Merah, dan Hitam. Tahap ini disebut juga tahap compliance to regulation. 

Selain taat pada peraturan, PROPER juga bertujuan mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau yaitu efisiensi energi, efisiensi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. 

Kriteria penilaian untuk aspek lebih dari ketaatan yaitu: Sistem Manajemen Lingkungan; efisiensi energi; penurunan emisi dan gas rumah kaca; efisiensi air; penurunan dan pemanfaatan limbah B3; 3R sampah; keanekaragaman hayati; dan Pengembangan Masyarakat. Tahap ini disebut juga tahap beyond compliance dengan peringkat yang dapat diperoleh: HIJAU atau EMAS. 

Sementara, evaluasi kinerja penaatan lingkungan dibagi menjadi dua cara yaitu: Pertama, penilaian langsung: dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara. Kedua, penilaian tidak langsung (Penilaian Mandiri). Penilaian tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup. 

Peraturan PROPER dimulai dengan tahapan persiapan, pada Januari sampai Maret. Persiapan diawali dengan penetapan peserta PROPER dengan mempertimbangkan masukan dari tiap-tiap provinsi. Penguatan kapasitas PROPER juga diberikan kepada Provinsi yang akan melaksanakan PROPER. 

Setelah tahap persiapan, provinsi melaksanakan verifikasi lapangan sampai 3 tahap dan setiap tahap dilakukan supervisi oleh tim KLH agar tetap menjaga standar kualitas PROPER di setiap provinsi. Dari proses supervisi diperoleh rekapitulasi peringkat dan rapor sementara. Setelah itu perusahaan dapat memberikan sanggahan dari hasil rapor sementara.

Sumber: KLHK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVSU. © 2018